Rumah Perempuan Nilai Pemprov NTT “Ompong”
Lembaga Swadaya masyarakat yang dikenal dengan nama Rumah Perempuan
secara terang-terangan menilai pemerintah Profinsi Nusa Tenggara Timur
(NTT) dimasa kepemimpinan Frans Leburaya tidak bisa berbuat apa-apa
alias Ompong dalam menangani kasus yang sering terjadi pada perempuan.
"Dari dulu pemprof tidak memperhatikan semua yang terjadi dengan
perempuan, " Ungkap Ester Mantaon Staf pendampingan Korban LSM Rumah
Perempuan.
Menurutnya, sejak kepemimpinan Frans Leburaya banyak masalah yang
dialami oleh perempuan baik didalam maupun diluar provinsi namaun
pemerintah provinsi tidak pernah menyelesaikan permasalahan tersebut
sampai tuntas.
ia menjelaskan, profinsi NTT sudah beberapa kali menganti pemimpin
namun tidak sedikit pun yang menaruh perhatian pada nasib perempuan
padahal sesuai aturan tata negara pemprov NTT adalah perpanjangan
tangan pemerintah pusat maka Pemprov NTT mempunyai kewajiban untuk
memperhatikan perempuan.
"Pemprov NTT harus perhatikan perempuan karena itu merupakan aturan, "
Tegasnya.
Perempuan Butuh Perhatian Pemerintah
Siapapun yang menjadi Gubernur NTT periode 2013-2018 tidak menjadi
soal bagi rumah perempuan yang terpenting adalah memperhatikan
pemerintah harus memperhatikan hak-hak perempuan.
karena menurutnya sejak provinsi NTT ini berdiri dan perpindahan
tongkat kepemimpinan tidak satupun yang benar-benar memperhatikan kaum
perempuan, " Para pememimpin ini hanya perhatikan pembangunan dan
perempuan diabaikan, " Tegas Ester Mantaon Staf pendampingan Korban
LSM Rumah Perempuan.
Dikatakannya, kasus-kasus yang terjadi pada perempuan khusunya
perdagangan perempuan paling marak di NTT namun, hanya muncul ke
permukaaan kemudian hilang tanpa penyelesaian.
Untuk pemimpin yang baru Mantaon mengharapkan agar, meningakatkan
perekonomian masyarakat pasalnya, penyebab masyarakat NTT memilih
untuk bekerja ke luar negeri karena keterbatasan ekonomi.
"Ekonomi Masyakat NTT masih rendah makanya mereka pilih kerja diluar,
padahal pendapatannya sama," Tuturnya.
Ia mengaharapkan agar, Pemimpin NTT yang baru dapat menggunakan
kekuatan dan juga hati nurani memperhatikan kebebasan gender, "Buat
apa isu gender diberlakuan tapi nasib perempuan tetap sama," Tegasnya.
KPU Kota Siapkan 571 TPS
Jelang Pemilihan Gubernur putaran Ke-Dua Komisi Pemilihan Umum
menyiapkan kurang lebih 571 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang
tersebar di semua kelurahan yang ada dikota kupang.
" Untuk Kota Kupang Kami siapkan 571 TPS," Kata Baharudin Hamzah
kepada wartawan rabu (22/05/2013).
ia menjelaskan, Terkait kesiapan Logistik KPU Kota Kupang baru suah
disalurkan ke setiap TPS yang ada dikelurahan masing-masing, "Siang
ini sudah tersalur habis semua kebutuhan logistik, " Tuturnya.
Jumlah surat undangan yang di sebarkan oleh KPU kota Kupang sebanyak
23.9192.
Ia menghrapkan agar, Seluruh warga Kota Kupang yang telah mendapatkan
undangan dapat menggunakan hak pilih sehingga proses pemilihan bisa
berjalan sesui dengan harapan.
Rute Penerbangan Rote Kembali Dibuka
Setelah tidak beroperasi sekian lama akhirnya Rute penerbangan ke
pulau rote kembali dibuka, "Pesawat perintis akan segera dibuka, "
Ungkap Kepala Dinas pehubungan prvinsi Nusa Tenggara Timur Bruno
Kupok kepada wartawan rabu (22/05/2013).
Proses tender sudah dilakukan beberapa waktu lalu dan pihak Merpati
Air line yang berhasil menang dan dalam waktu dekat sudah bisa
melakukan penerbangan.
Ia menjelaskan, kapasitas penumpang yang dimuat terbatas namun
rencananya pihak merpati Air Line akan melakukan penerbangan 2 samapi
3 kali dalam seminggu.
"Namanya pesawat jadi punya kapasitas yang terbatas," Tegas Kupok.
Selain kabupaten Rote pihak perhubungan juga akan berusaha membuka
penerbangan perintis ke Kabupaten-kabupaten yang saat ini belum bisa
dijangkau melalaui jalur penerbangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar